Menteri Kabinet Merah Putih Kompak Dukung Presiden di Media Sosial
wartalokal.com – Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih, seperti Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, secara serentak membagikan unggahan di Instagram. Dalam unggahan mereka, mereka menyampaikan dukungan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto, khususnya karena keberaniannya membongkar mafia beras, minyak goreng, serta mafia migas, termasuk nama besar pengusaha Riza Chalid.
Narasi serupa muncul di akun masing-masing menteri dengan pesan yang nyaris identik: “Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Chalid dan kroni-kroninya.” Pernyataan ini sekaligus menyiratkan bahwa pemerintahan sebelumnya dinilai kurang berani bersih-bersih dalam sistem migas dan BUMN.
Karding bahkan memberi caption panjang yang mengungkap keresahan publik selama bertahun-tahun terkait akar masalah mafia pangan, migas, dan korupsi BUMN. Ia menyatakan bahwa ketika Prabowo mulai bergerak bersih-bersih, justru mendapat serangan—seolah langkah antikorupsi tersebut dianggap mengancam kepentingan pihak tertentu.
Unggahan serupa dihapus oleh Zulhas pada Senin, 1 September 2025, namun masih bertahan di akun Karding dan Trenggono. Respons warganet beragam—ada yang mendukung, ada pula yang menyindir bahwa menteri seperti buzzer berbayar.
Siapa Riza Chalid dan Alasan Kenapa Namanya Disebut dalam Dukungan Ini?
Riza Chalid adalah pengusaha besar yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena terjerat kasus korupsi besar di sektor minyak dan gas (migas). Ia diketahui sebagai salah satu tersangka dalam skandal manajemen minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Modusnya mencakup penyewaan tangki minyak milik perusahaannya yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.
Kejaksaan Agung menetapkan Riza Chalid DPO sejak 19 Agustus 2025 setelah tiga kali panggilan tidak dipenuhi. Lokasinya terakhir diduga di Malaysia. Skandal ini merupakan bagian dari kasus korupsi Pertamina terbesar sepanjang masa, dengan estimasi kerugian negara mencapai hampir Rp 193,7 triliun.
Karena itu, ketika menteri menyebut keberanian Prabowo membongkar mafia migas dan Riza Chalid, pernyataan itu jadi simbol sikap tegas terhadap korupsi sistemik di sektor energi.
Makna Politik & Strategis dari Dukungan Menteri-Menteri Ini
Dukungan terbuka dari tiga menteri terhadap Prabowo, terutama terkait pemberantasan mafia migas, punya makna politik kuat. Pertama, itu menunjukkan bahwa kabinet solid mendukung langkah antikorupsi Presiden, sebagai penguat legitimasi pemerintahan saat situasi politik tidak stabil.
Kedua, narasi ini menjadi alat komunikasi publik. Dengan menekankan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal membersihkan birokrasi, pemerintah Prabowo mencoba memperkuat citra sebagai pemerintahan reformis dan berani mengambil sikap tegas terhadap aktor korupsi.
Ketiga, respon positif dari sebagian publik mengisyaratkan adanya harapan bahwa aksi antikorupsi ini bisa membayar kepercayaan rakyat. Namun, sebagian warganet skeptis dan menyindir bahwa kampanye ini terlalu diatur—mengindikasikan dilema antara kampanye politik dan integritas komunikasi publik.
Konteks Lebih Luas: Kasus Korupsi Pertamina & Tuntutan Publik
Kasus Pertamina yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah disebut-sebut sebagai skandal industri migas terbesar di RI. Sebelumnya, publik juga mengingat skandal Petral—yang juga melibatkan mafia migas dan jaringan elite ekonomi-politik.
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said sempat mengingatkan Presiden Prabowo untuk tidak menunda keberanian mengambil tindakan tegas. Ia menekankan bahwa kejahatan tidak hanya disembunyikan, tetapi sengaja ditenggelamkan. Sudirman menyebut bahwa jejaring pelaku dan modus di kasus migas kini terang—dan pemerintahan harus membereskannya tanpa ragu.
Presiden dan Istana pun menyatakan dukungan penuh kepada Kejagung untuk menangkap Riza Chalid. Ini memperkuat atmosfer politik bahwa pemerintah serius menangani kasus mafia migas.
Penutup
Iklim Antikorupsi Harus Didukung, Bukan Dijadikan Ajang Politicking
Unggahan yang menyebut “Menteri dukung Prabowo bongkar mafia migas Riza Chalid” memiliki daya jangkau politik yang tinggi. Harapannya, dukungan ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem hukum dan integritas pemerintahan. Namun jika ini hanya retorika media sosial demi citra, maka justru bisa merusak kredibilitas niat baik antikorupsi itu sendiri.
Harapan Simpelnya — Bukan Kampanye, tapi Keberlanjutan Reformasi
Pesan publik dari dukungan ini bisa disimpulkan: Rakyat berharap bukan sekadar dukungan di medsos, tapi konsistensi tindakan nyata dari pemerintahan. Bongkar jaringan mafia, tidak hanya Riza Chalid tapi sistem yang memungkinkan korupsi, hingga menyentuh akar BUMN dan migas. Negara harus hadir, dan bukan sekedar berbicara.