Momentum Aksi Demo 28 Agustus: Siapa, Dimana, dan Mengapa?
Wartalokal.com – Tanggal 28 Agustus 2025 jadi hari penting buat gerakan buruh nasional. Dalam konferensi pers, Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa ribuan buruh—diperkirakan sekitar 10.000 orang dari Jabodetabek—akan turun ke jalan, berkumpul di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan untuk menyuarakan aspirasi penting mereka
Aksi ini bukan hanya dilakukan di Jakarta loh. Demo serentak juga direncanakan berlangsung di lebih dari 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota seperti Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, hingga wilayah Papua dan Sulawesi
Gerakan ini dinamai HOSTUM, singkatan dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah, dan jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ketenagakerjaan
Tuntutan buruh dilayangkan sebagai tuntutan agar pemerintah dan DPR lebih membela nasib pekerja, menegakkan keadilan upah, serta mereformasi sistem ketenagakerjaan yang dirasa timpang dan memiskinkan buruh
Apa Saja Tuntutan Utama dalam Pidato Buruh?
Aksi HOSTUM menyoroti enam tuntutan utama, yang digalang secara komprehensif oleh Partai Buruh dan KSPI:
-
Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM) — buruh menuntut agar pekerjaan inti tidak lagi dialihdayakan dan pengupahan ditingkatkan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi
-
Formasi Satgas PHK — mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak dengan membentuk tim khusus yang mengawasi praktik PHK di perusahaan
-
Reformasi pajak perburuhan — termasuk menaikkan PTKP hingga Rp 7,5 juta/bulan, menghapus pajak pesangon, THR, JHT, serta menghapus diskriminasi pajak terhadap pekerja perempuan menikah
-
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru tanpa omnibus law — memberikan kepastian hukum dan ruang pelindungan buruh lebih luas
-
Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi — agar kekayaan yang diperoleh secara ilegal bisa dikembalikan kepada rakyat
-
Revisi RUU Pemilu dan desain ulang sistem Pemilu 2029 agar sistem politik menjadi lebih adil dan representatif
Secara ringkas, tuntutan ini mencakup aspek ekonomi, hak ketenagakerjaan, dan reformasi politik—menandakan seruan buruh tak hanya soal uang, tapi soal keadilan struktural terhadap kelas pekerja.
Bagaimana Respons Pemerintah dan DPR?
Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespon rencana demonstrasi ini secara terbuka. Ia menyatakan bahwa DPR memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat lewat pihak yang memang bertugas, yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM). Aksi damai bisa disampaikan langsung dan dewan siap mendengarkan tuntutan buruh
Sebagai respons terhadap kenaikan harga dan tuntutan buruh, pemerintah akan mulai membahas kenaikan upah minimum nasional, yang menurut prediksi buruh harus berada di angka 8,5 hingga 10,5 persen untuk 2026.
Angka ini dihitung berdasarkan formula resmi MK yang mempertimbangkan inflasi (sekitar 3,26%) dan pertumbuhan ekonomi (5,1–5,2%)
Meski begitu, penghapusan outsourcing, reformasi pajak, dan pengesahan RUU baru masih menunggu proses lanjutan di DPR dan pemerintah. Buruh berharap aksi ini membuat pembicaraan jadi lebih nyata, bukan sekadar wacana.
Implikasi Aksi bagi Buruh dan Politik Nasional
Berlindung di bawah tema HOSTUM, demo ini bukan hanya soal materi—tapi juga simbol kolektif para buruh yang merasa terpinggirkan sistem. Dengan turun ke jalan, mereka menyuarakan aspirasi yang sudah lama tertindas dalam struktur pengupahan, pekerjaan kontrak, dan beban pajak.
Jika tuntutan tuntutan seperti PTKP naik dan penghapusan pajak THR dan JHT sukses didengarkan, ini bisa langsung meningkatkan daya beli buruh dan meringankan beban hidup.
Pembentukan Satgas PHK juga memberi harapan bahwa status kerja bisa lebih dilindungi dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan.
Secara politik, massa sebesar ini memberi tekanan kepada DPR dan eksekutif untuk memonitor dan merevisi kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini dianggap hanya berpihak kepada pemilik modal.
Namun, jika tak direspon serius, aksi seperti ini bisa menciptakan friksi besar antara buruh dan pemerintah, serta meningkatkan potensi demonstrasi lebih keras di masa mendatang—yang tentu bisa memperkeruh situasi politik nasional.
Penutup & Rekomendasi
Massa buruh yang akan turun aksi pada 28 Agustus 2025 di depan DPR dan Istana membawa tuntutan yang tegas: kenaikan upah layak, hapus outsourcing, reformasi pajak buruh, dan perubahan sistem ketenagakerjaan dan politik. Ini adalah suara besar yang menuntut keadilan struktural.
Rekomendasi:
-
Pemerintah dan DPR perlu merespons lewat diskusi terbuka dan konkret, bukan sekadar klaim responsif di media. Misalnya dengan membahas kenaikan upah, reformasi pajak, dan legalisasi RUU ketenagakerjaan.
-
Media harus terus mengawal aksi ini dengan faktual dan adil, sehingga semua tuntutan jelas serta publikasi tidak bias.
-
Publik dan buruh perlu memastikan tindak lanjut dilakukan, misalnya lewat forum koordinasi atau pertemuan lintas serikat untuk menjaga momentum advokasi.