Maktour Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, KPK Cekal Bos Travel-nya
KPK Cekal Bosnya, Maktour Disorot soal Hilangnya Barang Bukti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji dengan mengecek pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, atas dugaan menghilangkan barang bukti terkait penyelenggaraan kuota haji khusus [turn0search0].
Larangan bepergian ke luar negeri ditujukan agar Fuad tetap tersedia di Indonesia sebagai saksi penting dalam kasus yang juga menyeret eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khusus Ishfah Abidal Aziz [turn0search6].
KPK menyebut total kerugian awal diperkirakan lebih dari Rp1 triliun [turn0search2], sedangkan MAKI menaksir potensi kerugian mencapai Rp691–750 miliar berdasarkan biaya per kuota izin [turn0search1][turn0search3].
Modus Distribusi 50:50 Kuota Tambahan Jadi Pusat Perhatian
Kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan 20.000—seharusnya 8% untuk haji khusus, namun terbagi rata jadi 50:50 antara haji reguler dan khusus. Saat itu pula muncul dugaan lobi oleh travel besar untuk mendapat porsi lebih banyak [turn0search5].
KPK mengendus keterlibatan lebih dari 100 travel—dari kalangan besar hingga kecil—yang diduga mendapat keuntungan tidak sah atas kuota tambahan ini [turn0search9].
Tak heran jika aliran dana dan siapa penerima manfaat menjadi fokus penyidikan—KPK kini menyoroti potensi skema sistemik di balik pembagian kuota yang menyimpang [turn0search4].
Penghilangan Barang Bukti Sebagai Hambatan Proses Hukum
Indikasi bahwa barang bukti hilang dalam proses penyelidikan bisa menghambat transparansi dan memperlambat penanganan kasus korupsi ini. Maktour sebagai pemain penting implementasi kuota haji dipandang sebagai titik kunci tersangka dan saksi.
Dalam praktik hukum, hilangnya barang bukti dapat menjadi dalih pembelaan atau menciptakan kebuntuan—apalagi jika berkaitan dengan dokumen kuota atau aliran keuangan.
Karena itu, pencekalan Fuad Hasan jadi strategi penting agar KPK bisa menginterogasinya kapan saja, sambil menyelidiki alur dokumen dan dana yang diduga telah dimanipulasi.
Harapan Publik dan Pilar Reformasi Penyelenggaraan Haji
Kasus ini mirip spotlight atas kerentanan sistem penunjukan kuota haji. Publik menuntut agar sistem pemerintah lebih transparan, inklusif, dan berbasis hukum—agar nilai ibadah tidak ternoda oleh praktik korupsi.
DPR RI sudah merespons dengan membentuk Pansus Angket Haji, sementara masyarakat mengajak publik untuk mendorong KPK menuntaskan kasus ini hingga transparan dan akuntabel.
Modernisasi prosedur kuota, digitalisasi data pendaftaran, dan audit independen bisa jadi jalan pemulihan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji—menghindari tragedi serupa di masa depan.
Penutup
Maktour diduga hilangkan barang bukti korupsi kuota haji adalah alarm keras bahwa kasus ini menyangkut bukan sekadar administratif, tapi integritas nilai ibadah massal. KPK, DPR, dan masyarakat bersama-sama menuntut penegakan hukum yang tegas, terstruktur, dan adil. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran prosedural adalah fondasi kepercayaan publik.