Gaji PNS Tak Naik di 2026, Sri Mulyani: Belum Ada Ruang Fiskal
Pemerintah Pastikan Gaji PNS Tidak Naik — Sisakan Ruang Fiskal
wartalokal.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa gaji PNS tidak akan naik di 2026, karena kondisi ruang fiskal pemerintah masih terbatas. Fokus saat ini adalah konsolidasi fiskal, bukan menambah beban APBN.
Rumor soal kenaikan gaji hingga 16% pada 2025 telah dibantah keras oleh Sri Mulyani: informasi itu tidak ada dasar anggaran dan tidak tercantum di APBN.
Pemerintah saat ini tengah memangkas belanja negara hingga Rp306 triliun demi efisiensi fiskal. Namun, Sri Mulyani memastikan gaji PNS tetap dibayar penuh dan tepat waktu.
Wacana Kenaikan Sebelumnya: Masih Dipersiapkan, Bukan Dijamin
MenPAN RB, Rini Widyantini, menyebut bahwa meski terdapat wacana dalam dokumen KEM‑PPKF 2025, belum ada pembahasan konkret terhadap kenaikan gaji PNS. Diskusi harus dilakukan terlebih dulu antara KemenPANRB dan Kemenkeu.
Hal ini menunjukkan bahwa meski terdapat niat untuk mengakomodasi kenaikan upah, keputusan final masih bergantung pada prioritas anggaran serta kelayakan fiskal.
Sebelumnya, pernyataan tentang kenaikan 16% di tahun 2025 sempat heboh, namun ditepis sebagai berita hoaks oleh Menkeu dan pejabat terkait.
Efisiensi Fiskal: Harapan dan Tantangan bagi PNS
Langkah efisiensi pemerintah—meski termasuk pemangkasan di sektor nonprioritas—terlihat menciptakan ketegangan bagi pegawai birokrasi. Beberapa PNS mengeluhkan perlambatan fasilitas, seperti keterbatasan air galon atau tisu di kantor, imbas belanja efisiensi.
Situasi anggaran juga mempengaruhi lembaga negara lain: sebut saja Mahkamah Konstitusi, yang hanya mampu membayar gaji pegawainya hingga Mei 2025 karena pemotongan anggaran.
Ini memperjelas dilema: menjaga kestabilan fiskal tanpa menyakiti moral dan kesejahteraan abdi negara, alias PNS. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara berhemat dan menjaga semangat pelayanan publik.
Penutup
Gaji PNS tak naik di 2026 memang bukan kabar menggembirakan. Namun, itu mencerminkan kondisi fiskal yang memang sedang diuji. Efisiensi Rp306 triliun adalah sinyal pemerintah menaruh stabilitas APBN di atas tunjangan sesaat. Harapannya, saat kondisi fiskal membaik, tinta kebijakan kesejahteraan PNS bisa kembali digores.