PBB Pantau Demo di RI, Minta Investigasi Transparan atas Dugaan Pelanggaran HAM
wartalokal.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), secara resmi menyatakan sedang memantau eskalasi ketegangan dan kejanggalan dalam penanganan aksi demonstrasi hangat di berbagai kota Indonesia akhir-akhir ini. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam siaran resminya yang dirilis Senin lalu.
Pernyataan tersebut mencakup permintaan agar pemerintah melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan. PBB menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, serta peran vital media independen dalam meliput peristiwa—sanitasi demokrasi yang penting dalam situasi krisis.
Apa Tuntutan PBB dan Mengapa Sangat Penting?
1. Teguran atas Potensi Kekerasan Aparat
PBB mencermati adanya tanda penggunaan kekerasan berlebihan saat demo—termasuk laporan penggunaan gas air mata, water cannon, serta dugaan penangkapan sewenang-wenang. Akibatnya, beberapa demonstran dan warga sipil dilaporkan menjadi korban luka dan bahkan hilang.
2. Perlu Dialog Publik dan Transparansi
PBB mendorong pemerintah untuk menanggapi aspirasi publik melalui dialog konstruktif. Hal ini sangat penting agar kekhawatiran masyarakat tidak berkembang jadi konflik lebih luas dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
3. Standar Internasional Juga Harus Diterapkan
Semua aparat, termasuk polisi dan militer yang diturunkan, diwajibkan mematuhi standar penggunaan kekuatan yang berlaku secara global—hanya mengerahkan senjata dan taktik represif pada kondisi yang benar-benar memerlukan.
Konteks Insiden — Demonstrasi yang Memuncak Jadi Ricuh
1. Pemicu Aksi Demo
Awalnya, demontrasi dipicu ketidakpuasan publik atas kebijakan tunjangan anggota DPR yang dinilai kelewat mewah—hampir sepuluh kali lipat dari UMP Jakarta. Kondisi ini semakin panas saat terjadi insiden tragis: seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah kerusuhan.
2. Ledakan Aksi di Berbagai Daerah
Demo yang terjadi sejak 25 Agustus menyebar ke kota-kota seperti Jakarta, Yogyakarta, Makassar, dan lain-lain. Beberapa tokoh meninggal, puluhan hilang, dan ribuan ditahan. Infrastruktur seperti DPRD, halte, bahkan pusat ekonomi banyak yang rusak akibat perusakan dan pembakaran.
3. Respons Pemerintah & PBB
Presiden Prabowo Subianto menanggapi aksi ini dengan mengambil beberapa langkah seperti membatalkan kunjungan luar negeri, memangkas tunjangan DPR, dan memerintahkan investigasi. Namun, PBB dan organisasi HAM tetap mendesak agar investigasi dilakukan secara terbuka dan bisa dipantau publik.
Apa yang Bisa Dilakukan ke Depan?
Evaluasi Taktik Keamanan Publik
Perlu dievaluasi ulang strategi pengamanan demo agar tetap menghargai hak sipil. Reformasi dalam prosedur crowd control dan pelatihan aparat untuk menghindari eskalasi menjadi penting.
Mendorong Independensi Investigasi
Penyelidikan harus dilakukan oleh pihak yang benar-benar independen—bukan hanya internal aparat. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.
Peran Pers dan Masyarakat Sipil
Media independen dan LSM punya tugas vital dalam memonitor jalannya investigasi dan melaporkan fakta akurat. Publik juga perlu terus mendapat informasi transparan, bukan sekadar narasi pemerintah.