Tunjangan Naik, Wakil Ketua DPR: “Mungkin Menteri Keuangan Kasihan Sama Kawan‑kawan”
wartalokal.com – Jakarta, 19 Agustus 2025 – Seolah mengundang senyum getir publik, pernyataan Wakil Ketua DPR yang menyebut bahwa “Mungkin Menteri Keuangan kasihan sama kawan-kawan” memicu gelombang reaksi. Di tengah polemik kenaikan tunjangan anggota DPR, canda ini bikin banyak orang tambah heran sekaligus muak. Yuk, kita bedah lebih dalam apa sesungguhnya yang sedang terjadi.
Drama Tunjangan DPR — Siapa Bilang Menkeu Kasihan Sama Kawan‑kawan?
Isu kenaikan tunjangan DPR kembali mencuat dan mengundang kritik tajam. Data terbaru menunjukkan tunjangan melekat DPR sudah fantastis — mulai dari komunikasi intensif, tunjangan jabatan, hingga pengganti rumah dinas hingga Rp 50 juta per bulan.
Di tengah sorot tajam masyarakat, muncul pernyataan dari salah seorang Wakil Ketua DPR yang menyebut bahwa mungkin Menteri Keuangan merasa kasihan sama kawan-kawan pejabat. Kalimat ini langsung viral karena dianggap enteng dan meremehkan situasi ekonomi nasional. Tak sedikit yang menilai frasa seperti itu menunjukkan minimnya kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Rinciannya — Kok Bisa Tunjangan Ini Membengkak?
Mengutip data resmi:
-
Gaji pokok Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 per bulan.
-
Tunjangan jabatan dan komunikasi intensif masing-masing sekitar Rp 16–16,5 juta.
-
Ditambah tunjangan kehormatan, fungsi pengawasan, PPh, asuransi, dan tunjangan perumahan Rp 50 juta, bukan rumah dinas karena fasilitas tersebut sudah dihentikan.([turn0search5]; [turn0search9]; [turn0search10])
Jumlah keseluruhan tak lagi terlihat masuk akal dibandingkan gaji PNS, bahkan dirasa kebablasan oleh publik. Pernyataan bahwa Menkeu “kasihan sama kawan-kawan” terkadang dianggap sebagai alasan yang absurd dan menyepelekan isu kemanusiaan dan keadilan.
Kritik Publik & Suara ‘Sehat’ soal Tunjangan
Polemik ini bukan hanya soal angka. Di masa ekonomi yang serba berat — inflasi tinggi, harga pangan naik, daya beli turun — wacana peningkatan tunjangan pejabat publik menambah amarah masyarakat.
Banyak publik figur dan analis fiskal menyebut bahwa naiknya tunjangan DPR tak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja. Padahal, DPR punya tugas besar seperti pengawasan anggaran hingga perumusan undang-undang. Jika tunjangan naik, masyarakat menuntut hasil nyata — bukan sekadar alasan “kasihan”.
Kritikus juga soroti bahwa kata “kasihan” membesar-besarkan kebutuhan elit, sementara rakyat mayoritas berjuang dengan tetap mengandalkan subsidi dan bantuan sosial yang terbatas. Banyak yang mempertanyakan, apakah pemerintah perlu ‘kasihan’ pada elit ketika rakyat kekurangan?
Penutup
Ringkasan Isu Tunjangan & Sindiran “Kasihan”
-
Tunjangan DPR makin besar, mulai dari komunikasi hingga rumah dinas diganti tunjangan Rp 50 juta.
-
Pernyataan “Menkeu kasihan sama kawan‑kawan” memicu kritik karena dianggap meremehkan kondisi rakyat.
-
Publik minta pertanggungjawaban: jika tunjangan naik, DPR harus tampil lebih efektif dan transparan.
Harapan ke Depan
Semoga ini jadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam soal tunjangan pejabat—biar rakyat jadi prioritas, bukan dikalahkan oleh kebijakan yang malah menambah kesenjangan. Kalau ada anggaran buat elit, mestinya ada juga anggaran nyata untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat kebanyakan.